Jelitapos.com | Sanggau Kalbar – PETI di Semerangkai Kabupaten Sanggau, diduga mempunyai Kordinator untuk mengelabui dan catut Institusi sebagai Bamper agar kegiatan pertambangan tampa izin tersebut tidak ada ganguan 08/04/2025.
Perbincangan Hangat beberapa orang pekerja PETI yang dimintai setoran oleh para oknum seperti YS, MJ, DN dan kelompoknya yang mengatasnamakan Koordinator PETI Semerangkai,
Tidak tanggung tanggung mereka meminta dana setoran sebesar 33 juta per satu lanting.
Salah seorang pekerja diwawancarai oleh awak media yang tidak mau di sebutkan namanya pada 16 April 2025. Sodara YS mengajak kita kerja kembali di Semerangkai dengan biaya koordinasi sebesar 33 juta cetusnya
Sumber pun menjelaskan “terkait jaminan keamanan bekerja YS tidak berani menjamin bahkan apabila ada hambatan walaupun baru satu hari bekerja uang dinyatakan hangus. Alias tidak kembali.
MJ saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp terkait rumor yang beredar mengatakan “saya sudah engak ikut lagi, yang kerja YS, DN mereka mau kerja di Sungai Batu.
Singkatnya YS saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp malah tidak menjawab.
Sampai berita ini ditayang tidak ada respon,namun.pengamat lingkungan mengatakan tentang informasi masyarakat kepada awak media, bahwa “kita mendapat informasi tentang YS dan kawan kawannya yang mengkoordinir PETI di Semerangkai akan bekerja kembali pada tanggal 13 April 2025.
Pria yang akrab dipanggil degan panggilan Abng Prof,Soleh tersebut mengatakan pada awak media 16 April 2025. bahwa “, YS dan DN wajib ditangkap Polda Kalbar, karna sudah mencatut institusi dalam melancarkan aksi pembodohan terhadap masyarakat kecil para pekerja PETI.
Jika aksi orang orang yang mengaku koordinator PETI yang mencatut Institusi tersebut tidak ditangkap berarti benar adanya uang 2,5 miliyar tersebut mengalir ke institusi yang di bawa mereka di lapangan.
Penambang emas tampa izin bukan hanya pelanggaran kerusakan lingkunagn tetapi sudah menyangkut pelanggaran HAM berat terhadap manusia dan habitat yang berada di lingkungan tersebut,sesudah seharusnya APH Tindak tegas cetus Prof.Soleh.
Sumber : Prof Soleh Aktivis Pengamat Lingkungan Hidup
