Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli pada Rapat koordinasi bersama stakeholder di Claro Hotel Makassar 25 juli 2024
JelitaPos.com, MAKASSAR--Rapat koordinasi dengan Stakeholder yang bertema “peran aparat hukum bersama Stakeholder pada netralitas ASN, TNI-POLRI dalam pemilihan serentak tahun 2024” yang di selengarakan Claro Hotel Makassar (25/07/2024)
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli saat di temua sela sela rapat koordinasi mengenai isu ketidak netralan ASN dalam pemilukada. Iya mengungkapkan ada sebanyak 46 orang yang dilaporkan ikut berpolitik praktis pada Pilkada serentak 2024
Rapat yang di selengarakan dengan stakeholder dari penegakan aparat hukum, salah satunya adalah isu soal netralitas ASN. Pada proses pemilihan yang lagi berjalan”
Soal isu tersebut pihak Bawaslu masih memproses terkait banyaknya laporan ASN yang di duga terlibat dan punya andil atau keberpihakan dengan bakal calon tertentu,
Lanjut, Ana menyebutkan dari laporan, 46 orang yang dilaporkan tersebut, di antaranya laporan terhadap 35 orang ASN sudah diteruskan ke KASN untuk diproses lebih lanjut, ungkap Ana sapaan
Dari kasus yang dilaporkan Kabupaten Pinrang terbanyak 17 kasus kemudian di susul Kabupaten Luwu Timur Ada 8 kasus, Pangkep 6 kasus, sedangkan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai, Takalar, dan Sidrap masing masing 2 kasus, sebutnya
peserta Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana menambahkan masih ada 10 laporan lainnya juga masih dalam proses penelusuran, 8 orang ASN di Luwu Timur, 1 kasus masing-masing di Bantaeng dan di Makassar.
“Saat ini dugaan pelanggaran ASN ini kemudian sudah direkomendasikan, untuk di cek kebenarannya. Sementara Kota Makassar dan Bantaeng satu (kasus) dan masih dalam penelusuran awal, yang diduga ada lerlibatan Camat, terus kemarin (lurah) juga sempat viral,” ucapnya
Menurut Ana, hingga saat ini, Bawaslu sedang melakukan penelusuran terhadap dugaan-dugaan pelanggaran ASN tersebut, dan bila dilihat dari grafik peningkatan keberpihakan ASN cukup tinggi pasca pemilu serentak 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli saat Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder di Makassar, iya mengingatkan kembali kepada semua stakeholder, aparat hukum serta pemerintah daerah agar lebih hati-hati dalam melakukan tindakan yang bisa merugikan ASN maupun para calon kepala daerah.
Oleh karena itu Ana bepesan, kalau ada yang seperti itu kan bukan cuma ASN yang dirugikan, tapi calon kandidat juga yang bisa berpotensi dirugikan karena terseret namanya dalam proses penanganan pelanggaran,” tuturnya
(Suardi)
