DPW LPPK SULTRA, Tegas Minta Kepada Para Kepala Daerah di Sultra, Baru di Lantik Untuk Jauhi Praktek Korupsi

Jelitapos.com – Kota Kendari – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Permerhati Pembangunan dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LPPK SULTRA) minta kepala daerah untuk jauhi praktek korupsi dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua LPPK SULTRA Karmin. SH mengatakan, kepada para kepala daerah yang baru saja di lantik khususnya di Sultra, untuk hindari praktek korupsi,” ungkapnya.

Perlu di ketahui bahwa, para kepala daerah pasca di lantik, semua langsung mengikuti pembakalan atau retret di Magelang dan selama di sana tentu sudah mendapatkan berbagai arahan dari berbagai instrumen pemerintahan yang kelak nanti bagi para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya,” ucap Karmin pada Sabtu, (01/03/2025).

Singkatnya, kejujuran didalam bekerja hingga betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat di wilayah masing masing adalah suatu landasan pimpinan terbaik dan amanah

Lanjut Karmin, Cara itulah yang paling di tekankan saat mengikuti giat pembekalan atau retret di Magelang, melalui Kejaksaan Agung RI memberikan arahan dan peringatan agar semua kepala daerah untuk menjauhi paraktek-praktek korupsi dan kata Kepala Kejaksaan Agung RI Burhanuddin. ST menegaskan bahwa, siapapun yang terlibat korupsi pasti dia tindak. Tidak mengenal dari partai manapun tegas dalam kutipan wawancara melalui media Fajar.co.id,” tuturnya.

LPPK Sultra sangat berharap kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) di Sultra, untuk tidak tebang pilih lagi jika ada dugaan korupsi yang di lakukan oknum kepala daerah yang baru saja di lantik khususnya, di Sultra. Segera proses tanpa pandang buluh sebab rakyat dibuat menderita dan agar oknum-oknum ada efek jera,” Karmin.

LPPK Sultra mengungkapkan bahwa, rawannya korupsi karena paska Pilkda kemarin, tentu para oknum kepala daerah yang melakukan kompetisi tak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya sangat mahal hingga tembus ratusan milyaran, dan inilah dugaan mungkin akan terjadi politik balas budi yang pada ujungnya para kepala daerah pasti melakukan dugaan praktek korupsi karena biaya yang di keluarkan sangat besar pasca berkompetisi di pilkada kemarin,” tegas aktifis LPPK Sultra Karmin SH Dalam keterangan di sejumlah media.

Editor: Nurwindu.Nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *