Jelitapos.com || Sungai Raya ~ Dilansir dari Global Detik.Com., Kabupaten Aceh Timur, tengah menghadapi krisis pupuk subsidi yang mengkhawatirkan. Bukan hanya kelangkaan, tetapi juga praktik penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di jual Rp 150.000, ribu ,dalam 1 guni lima puluh kilo, bahkan jauh lebih tinggi lagi, telah menjadi beban berat bagi para petani. Fenomena ini, menurut investigasi Media Ini pada Minggu, 16 Februari 2025
bukan hanya masalah distribusi semata, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Para petani, tulang punggung perekonomian daerah, menderita kerugian ekonomi yang signifikan dan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan daerah
Situasi ini menuntut tindakan segera dan terintegrasi Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah perlu segera mendistribusikan pupuk subsidi dengan pengawasan ketat. bekerja sama dengan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sangat penting untuk mencegah praktik curang dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani dengan harga (HET) Pemberian subsidi tambahan atau bantuan langsung kepada petani yang terdampak krisis ini juga perlu dipertimbangkan sebagai bentuk kompensasi sementara. Kecepatan dan efektivitas langkah-langkah ini sangat krusial untuk meringankan beban petani.
Namun, langkah-langkah darurat saja tidak cukup, menunjukkan bahwa pernyataan resmi pemerintah daerah yang menekankan komitmen untuk menindak tegas pelaku dan menjamin ketersediaan pupuk subsidi, terasa kurang memadai. Janji-janji tersebut, tanpa dibarengi dengan langkah konkret, investigasi yang transparan dan akuntabel, serta sanksi tegas, hanya akan menjadi bualan belaka. Petani tidak membutuhkan janji, tetapi solusi nyata dan tindakan yang segera. Kepercayaan petani terhadap pemerintah akan semakin tergerus jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut
harga pupuk subsidi yang signifikan antara HET dan harga jual di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan. Temuan investigasi perlu dikaji secara menyeluruh untuk menentukan apakah ini murni kegagalan sistem, atau ada unsur kesengajaan yang bermain di baliknya. Investigasi yang menyeluruh, independen, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan petani, sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Transparansi dalam proses investigasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik
Praktik penjualan pupuk subsidi di atas (HET) ini, menurut investigasi, tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada ketahanan pangan daerah. Petani yang sudah berjuang keras menghadapi tantangan iklim dan harga jual komoditas pertanian yang fluktuatif, harus menanggung beban tambahan berupa harga pupuk yang melambung tinggi. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian di Aceh Timur.
Krisis ini mengungkap kelemahan sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini berjalan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem ini. Mekanisme pengawasan yang lemah dan kurangnya akses informasi bagi petani menciptakan ruang bagi praktik-praktik curang. Sistem distribusi yang efektif harus memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani tepat waktu dan dengan harga yang sesuai (HET)
Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan tegas dan terintegrasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah harus membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap aktor-aktor di balik praktik curang ini dan menjatuhkan sanksi yang setimpal, termasuk sanksi administratif dan hukum pidana. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem distribusi pupuk subsidi, dengan melibatkan peran serta aktif dari petani dalam pengawasan dan pendistribusian. Peningkatan kapasitas petani dalam memahami regulasi dan mekanisme pengawasan juga perlu diperhatikan demi terwujud ketahanan Pangan Nasional dan Asta Cita Presiden,Prabowo Subianto.(team)
